The Implications of The Existence of The Alleged Criminal Acts of Corruption Towards the Implementation of The Construction Contract

Bondan Bayu Tetuko

doi:10.30649/htlj.v2i2.184

Authors

Bondan Bayu Tetuko Faculty of Law, Airlangga University

DOI:

https://doi.org/10.30649/htlj.v2i2.184

Keywords:

criminal act of corruption, construction contract

Abstract

Construction contracts are civil relations, and is an agreement, principle principle in Book III Civil Code, and in construction contracts are generally used for the achievement of common goals. Fulfilling the needs of goods and services is an important part of governance, In connection with this the emergence of negative implications on the problem of the neglect of construction services in the process constrained indications of corruption. Contract cancellation stage in legal doctrine in Indonesia is only limited to contract and pre contract phase but also possible in the implementation phase by considering the principle of presumption of innocence as well as the principle of legal certainty, the implementation of construction contracts should proceed accordingly without having to override the legal process that runs from parties that are indicated to be corrupt. In the event that the construction contract is carried out in accordance with the basic principles of government procurement of goods / services that are efficient, effective, open and competitive, transparent, fair and accountable, in order to achieve development goals equally and in accordance with the mandate of the constitution of the Republic of Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agus Yudha Hernoko, (2014), Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial), Jakarta,Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki, (2015), Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan Ke-10, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, (2003), Batas Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Vol, 18, No, 3.

Peter Mahmud Marzuki, (2010), jurnal ilmu hukum. hubungan kontraktual dan tindak pidana korupsi, Refleksi hukum, Fakultas hukum UKSW.

Purwosusilo, (2014), Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Jakarta, Prenadamedia Group.

Simamora Y. Sogar, (2013), Hukum Kontrak ( Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia ), Edisi Kedua, Surabaya, Laksbang Justicia Surabaya.

Sutedi Adrian, (2014), Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta, Sinar Grafika.

Syaifuddin Muhamad, (2012), Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum) Bandung, Mandar Maju.

Witanto Y., (2012), Dimensi Kerugian Negera Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah), Bandung, Mandar Maju

A.S. hartkamp, Mr. C Asser’s, Handleing tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht, algemene leer der overeenkomsten volgen het nieuwe Burgerlijk wetboek. p 221.

Catherine Elliot and frances Quinn, (2009), Contract law, London, longman seveth edition.

Van Dunne, (1987), Diklat khusus hukum perikatan, terjemahan oleh Sudikno Mertokusumo,Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.

Salim H.S, (2005), Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, sinar grafika. jakarta.

Allan Ashworth, (2001), Contractual Prosedures In The Construction Industry, 4Th ed, England, Pearson education.

Andi Hamzah, (1984), Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.

Chaerudin Dkk, (2008), Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung.

DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah JAKARTA, 23 Agustus 2006

Subekti, (2001), Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. intermasi.

Abdul R. Saliman, (2010), Hukum Bisnis Untuk Perusahaan ,(Teori Dan Contoh Kasus), Jakarta, Kencana.

Salim HS, (2003), Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika.

Charless L. Knapp & Nathan M. Crystal, (1993), Problems in Contract Law, Case and Materials, Little Brown and Company, Boston/Toronto/London.

G.H Treitel, (1995), Law Of Contract, Sweet & Maxwell, London.

Clive Turner, (1995), Australian Comercial law, the law book company limited, Sydney.

J. Beatson, (2001), Anson’s Law of Contract, oxford university press, oxford.

Ahmadi Miru, (2008), Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Budiman N.P.D Sinaga, (2005), Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Syahmin AK, (2006), Hukum Internasional, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, (2008), Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU), Jakarta, Sinar Grafika.

Munir Fuady. (1998), Kontrak Pemborongan Mega Proyek. Bandung, Citra Aditya Kartini.

Malik, Alfian. (2010), Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi,Yogyakarta, andi.

Philipus M. Hadjon. (2002), Pengantar hukum administrasi Indonesia, Yogyakarta, gadjahmada university press, cet vii.

Heri Tahir. (2010), proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jogjakarta, laksbang pressindo.

M. Yahya Harahap. (2004), pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan, Jakarta, sinar grafika.

Bambang Poernomo. (2000), Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. (2004), Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung.

E, Nurhaini Butar butar. (2011), asas praduga tak bersalah /penerapan dan pengaturannya dalam hukum acara perdata, jurnal dinamika hukum Vol. 11, No. 3.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) S. 1847 No. 23 terjemahan Subekti.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Aturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

http://surabaya.tribunnews.com/2016/09/17/korupsi-jembatan-brawijaya-kediridibuka-lagi- diakses 23 Juni 2016

https://www.kompasiana.com/lukmany/5680e2663dafbd1108748bbe/sumberpembiayaan-alternatif-3-proyek-multiyears-mangkrak-kota-kediri- diakses, 07 Maret 2016

https://samsulramli.com/membahas-keterlambatan-denda-dan-pemutusan-kontrak, diakses 13 Mei 2018.