Prinsip Free, Prior, and Informed Consent dalam Mencegah Deforestasi di Hutan Adat

Abstrak

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) merupakan standar hukum internasional yang menjamin hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan terhadap proyek yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka. Di Indonesia, prinsip ini belum secara eksplisit diadopsi dalam sistem hukum nasional, sehingga pengelolaan kawasan hutan adat, seperti yang terjadi di Rawa Singkil, kerap berlangsung tanpa persetujuan sah dari komunitas adat. Ketidakhadiran pengaturan yang jelas terkait FPIC menciptakan celah hukum yang berdampak pada legitimasi izin usaha, perlindungan hak masyarakat adat, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip FPIC diatur dan diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia serta menilai konsekuensi hukum dari ketidakpatuhannya dalam konteks pengelolaan hutan adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa pengabaian FPIC tidak hanya bertentangan dengan semangat konstitusi dan komitmen internasional, tetapi juga berdampak pada disintegrasi sosial dan ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan eksplisit terhadap prinsip FPIC dalam peraturan perundang-undangan nasional serta pembentukan mekanisme pelaksanaan yang partisipatif, adil, dan mengikat secara hukum guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan ekologis.