Dualistic View in the Formulation of Criminal Offenses in the National Criminal Code

Abstrak

Artikel ini membahas pergeseran pandangan hukum pidana di Indonesia dari monistis ke dualistis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research).  Pembaharuan ini didasarkan pada kebutuhan akan pengaturan hukum pidana yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana dilakukan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Alasan pembaharuan dipengaruhi oleh aspek politis, sosiologis, psikologis, dan praktis. Upaya pembaharuan mencakup penemuan hukum melalui penafsiran, analogi, dan penghalusan hukum. Pembaharuan mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia mengalami pergeseran pandangan dari monistis ke dualistis. Teori monistis menyatukan sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana, sementara teori dualistis memisahkan keduanya. KUHP Nasional menegaskan pemisahan ini, tetapi masih merumuskan unsur subjektif kealpaan dalam tindak pidana tertentu. Pergeseran pandangan ini berimplikasi pada proses penegakan hukum di pengadilan. Penuntut umum tidak perlu membuktikan unsur kesengajaan, dan pengadilan harus seimbang dalam mempertimbangkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, perlunya pengembangan dan pemahaman konsep ini oleh penegak hukum, penasihat hukum, dan hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kesimpulannya, KUHP Nasional mengadopsi pandangan dualistis untuk memperkuat fungsi hukum pidana. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana diharapkan meningkatkan seimbang antara kepastian hukum dan keadilan dalam putusan pengadilan pidana di Indonesia.