KONSEP PENGATURAN HUKUM TENTANG PERPINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA (TRANSFER SENTENCED PERSON) STUDI KOMPARATIF ANTAR NEGARA

Abstrak

Dalam konteks internasional, pemindahan narapidana diatur dalam standar umum internasional dalam penanganan permasalahan kejahatan lintas batas negara yang dituangkan dalam Konvensi Palermo tahun 2000 (Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir) yang disahkan Indonesia menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000. 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, dimana negara-negara anggota diperbolehkan membuat kesepakatan dalam penanganan kejahatan melalui perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan pemindahan orang yang dijatuhi hukuman. Pengaturan hukum mengenai pemindahan narapidana antar negara (Transfer Sentenced Person) penting bagi Indonesia dalam rangka reformasi dan rehabilitasi sosial terhadap narapidana, sehingga pidana penjara digunakan untuk sedapat mungkin menjamin reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah dibebaskan sehingga agar mereka bisa hidup taat hukum dan mandiri. Perlunya negara membentuk suatu peraturan berupa undang-undang tentang pemindahan narapidana antar negara (Transfer Sentenced Person), dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga kerjasama dapat dilakukan dengan negara lain baik sebagai negara yang diminta oleh Indonesia. atau sebaliknya (sebagai negara peminta) mempunyai dasar hukum yang memberikan pembatasan apa yang sesuai dengan konsep tujuan dan politik hukum pemidanaan di Indonesia.