Implications of Separation of Dispute Resolution of Election Results in Indonesia

Abstrak

Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk pemilihan yang berdiri di atas prinsip kedaulatan rakyat. Namun, dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan maka pola penyelesaian atas ketiga jenis pemilihan tersebut berbeda satu sama lain serta tidak menunjukkan pola penanganan yang adil dan seirama satu sama lain. Penelitian ini betujuan memaparkan perbedaan pola penanganan penyelesaian perselisihan hasil Pilpres, Pilkada dan Pilkades serta implikasi yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep, peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk Pilpres diadili oleh Mahkamah Konstitusi, untuk Pilkada diadili oleh Badan Peradilan Khusus sementara untuk Pilkades tidak terdapat proses peradilan melainkan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati padahal bupati merupakan pejabat eksekutif atau jabatan politis. Pola perbedaan penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa:(i) terjadi pengabaian terhadap persamaan karakteristik perkara perselisihan hasil pemilihan serta menjadikan penanganan atas perselisihan hasil Pilkades sebagai proses penyelesaian yang dikesampingkan mengingat tidak terdapat lembaga peradilan yang berwenang mengadili sampai ketiadaan hukum acaranya. (ii) Prioritas. Tatkala lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dipisah kedalam tiga lembaga berbeda tentu juga menampakkan adanya perlakuan berbeda pada masing-masing penyelesaian perselisihan hasil serta mengabaikan prinsip peradilan yang sederhana.