DENDA PBB-P2 DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA DAN RELEVANSINYA BAGI PENDAPATAN DAERAH

Abstrak

PBB-P2 yaitu jenis pajak yang dapat disesuaikan atau diubah berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk asli daerah (PAD) yang berdomisili pada suatu wilayah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni salah satu komponen terpenting dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengaplikasikan yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal), yang berfokus pada analisis norma hukum positif serta data relevan dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta implikasinya terhadap kebutuhan pajak dan pendapatan daerah. Intisari penelitian ini bahwa pemerintah daerah memang berwenang secara konstitusional dalam menetapkan denda PBB-P2 sebagai bagian dari otonomi fiskalnya berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun kewenangan itu bukan bersifat absolut, melainkan delegatif serta dalam penerapan denda PBB-P2 dimasyarakat harus memenuhi berbagai asas yaitu asas legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, guna memastikan implementasi denda bukan menjadi sekadar formalitas sah dalam relasi negara dan warga agar pajak tidak hanya menjadi instrumen pendapatan daerah, tetapi juga instrumen keadilan/kesetaraan hingga kepastian hukum dalam negara hukum demokratis.